Peran Soeharto Dalam Peristiwa Gerakan 30 September 1965

Dalam buku Sejarah kelas 3 kurikulum 1994 ditulis bahwa PKI yang menjadi dalang peristiwa Gerakan 30 September 1965. Dimana peristiwa itu mengigatkan kita bahwa PKI selalu berusaha mencari kesempatan untuk melakukan Kudeta (perebutan kekuasaan).

Dalam buku tersebut juga disebutkan bahwa Aidit menugaskan Kamaruzaman alias Syam sebagai Ketua Biro Khusus PKI untuk merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan. Kemudian biro ini melakukan pembinaan terhadap perwira-perwira ABRI diantaranya adalah Brigjen Supardjo dan Letkol Untung dari TNI AD, Kolonel Sunardi dari TNI AL dan Letkol Anwas dari Kepolisian. PKI menyadari bahhwa hambatan untuk mencapai tujuannya adalah TNI AD.Oleh karena itu pada tanggal 30 September 1965 sebelum subuh tanggal 1 Oktober 1965 upaya penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira tinggi TNI AD dilancarkan. Di buku tersebut juga dipaparkan bahwa penumpasan pemberontakan G30S/PKI dilakukan oleh ABRI dan rakyat yang setia kepada Pancasila. Mayjen Soeharto sebagai Panglima Kostrad (Komando Strategi Angkatan Darat) mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kembali keadaan.

Kebutuhan akan rekonstruksi sejarah, yang terasa berkenaan dengan tumbuhnya kebingungan masyarakat awam mengenai sejarah G30S/PKI seperti yang telah mencuat melalui media massa. Ironisnya hampir seluruh informasi baru diekspos oleh media tersebut bertolak belakang dengan buku SMP kelas 3 1994. Pemaparan baru fakta dan opini dibalik G30S/PKI itu pada pokoknya ingin mengubah peran dan posisi Jendral Soeharto terhadap G30S/PKI yakni pemberantas yang cekatan dan jitu menjadi terlibat atau tersangka.

Adapun pemaparan baru tentang fakta dan opini di balik G30S/PKI itu, ingin merubah total peran dan posisi Soeharto terhadap G30S/PKI yakni sebagai pemberantas yang cekatan dan jitu mejadi terlibat atau tersangka.

Fakta-fakta tersebut antara lain:

1.      Pengakuan Kol. A. Latief (gembong PKI) bahwa dua kali ia memberitahukan kepada Soeharto tentang rencana “penindakan” terhadap sejumlah jendral. Dalam bahasa laten menghadapkan Dewan Jendral kepada Presiden. Namun Soeharto yang pada saat itu Panglima Kostrad tidak mengambil inisiatif melapor kepada atasannya. Dia diam saja dan hanya manggut-manggut mendengar laporan itu. Latief menginformasikan rencana “penindakan” terhadap para Jendral itu dua hari dan enam sebelum hari H.

2.      Fakta bahwa sebagai perwira tinggi dengan fungsi pemandu di bawah Pangab Jendral A. Yani, Soeharto tidak termasuk sasaran G30S/PKI. Ini bisa dipertanyakan, mengingat strategisnya posisi Kostrad apabila Negara dalam keadaan  bahaya. Kalau betul Soeharto tidak berada dalam Inner Cycle gerakan, kemungkinan besar ia termasuk dalam daftar korban yang dihabisi di malam tersebut.

3.      Hubungan emosional cukup dan amat dekat Soeharto dengan para pelaku PKI yakni Untung dan Latief sedangkan Sjam termasuk kolega Soeharto di tahun-tahun sesudah Proklamasi.

4.      Menurut penuturan Mayjen (Purn) Mursjid, 30 September malam menjelang 1 Oktober 1965 itu pasukan Yon 530/Brawijaya berada di sekitar Monas. Padahal tugas panggilan dari Pangkostrad Mayjen Soeharto adalah untuk defile 5 Oktober.

5.      Mayjen (Purn) Suharjo, mantan Pangdam Mulawarman yang sama-sama dalam tahanan dengan Mayor (Purn) Soekardi, eks Wadan Yon 530/Brawijaya menceritakan bahwa surat perintah dari Pangkostrad kepada DanYon 530 itu dalam rangka penugasan yang disinggung Jendral Mursjid tadi, ternyata kemudian dibeli oleh Soeharto seharga Rp 20 juta.

Soekarno dan Soeharto

Ratna Sari Dewi (mantan istri Bung Karno) pernah menyatakan: “Sejak pagi 1 Oktober Soeharto sudah mempropaganda bahwa pelakunya PKI terkesan seperti dia sudah tahu semua, seakan telah direncanakan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana ia bisa menguasai Indonesia? Harus diingat system komunikasi saat itu belum seperti sekarang. Teleponnya belum lancar dan tak ada yang punya telepon genggam. Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang terjadi pada malam 30 September dan segera bertindak begitu cepat? Kalau belum tahu rencana G30S/PKI ia tidak mungkin bisa melakukannya.”

Dari kutipan buku Sejarah SMP kelas 3 tersebut diatas dengan pengakuan Ratna Sari Dewi kita dapat menarik menarik kesimpulan bahwa Soeharto sudah mengetahui akan terjadi gerakan 30 September yang dilakukan PKI.

Hal ini dibuktikan, mengapa begitu cepat dia mengambil keputusan dan mengumumkan ke seluruh rakyat Indonesia melalui RRI, bahwa telah terjadi peristiwa penculikan oleh gerakan kontra Revolusioner yang menamakan dirinya G30S padahal, alat komunikasi pada saat itu belum secanggih sekarang.

Fakta-fakta lain yang mampu mengungkap kebenaran ini tidak hanya sebatas fakta internal. Lebih dari itu kebenaran yang mulai terkuak mengejutkan masyarakat awam adalah ternyata Soeharto juga mempunyai hubungan gelap dengan CIA. Hal ini terbukti dengan adanya satu kompi batalyon 454 Diponegoro Jawa Tengah dan satu kompi batalyon 530 Brawijaya Jawa Timur, yang secara terselubung digunakan Soeharto sebagai penggerak sekaligus penumpas G30S, ternyata merupakan pasukan raider elite yang menerima bantuan AS sejak 1962. Lebih dari itu penggerak Gestapu itu sendiri ternyata pernah di latih di AS.

Selain itu, Soeharto juga mempunyai konspirasi terhadap PKI. Hal ini dapat dibuktikan degan adanya dua fakta terpisah yang bila dirangkai akan menempatkan Soeharto terlibat perencanan mengkudeta Soekarno sekaligus pembunuhan Jendral. Pertama: Kesiapsiagaan batalyon 530 dan 454 yang terakhir ini malah sudah di binanya sejak menjabat Pangda Diponegoro. Kedua: ia mengabaikan laporan Latief bahwa sejumlah Jendral akan diculik.

Disinyalir, Soeharto sudah lama menjalin yang bekerjasama dengan tokoh-tokoh PKI dan berusaha untuk menghabisi Soekarno. Dalam teori konspirasi tersebut, ada tiga skenario yang dipakai Soeharto untuk membunuh Soekarno yaitu: pertama, Soekarno akan dibunuh dalam upacara hari Angkatan Bersenjata oleh batalyon 305. Kedua: penembakan di Istana, dan skenario yang ketiga Soekarno dipersiapkan diterbangkan ke Madiun bersama Aidit, agar dengan mudah Bung Karno dituduh sebagai dalang G30S karena pergi bersama Aidit. Yang lebih mengherankan mengapa Soeharto dari mempunyai persengkongkolan hendak menghabisi Soekarno dan membunuh sejumlah Jendral saingannya, secara tiba-tiba berbalik memukul PKI? Perubahan sikap yang mendadak inilah yang menyebabkan orang ragu untuk menuding Soeharto sebagai dalang G30S.

Dalam hal ini Herman Sarens menduga, diketahuinya rencana membunuh Soekarno dalam upacara hari Angkatan Bersenjata oleh pasukan batalyon 305, merupakan sebab perubahan skenario gerakan. Skenario kedua juga gagal karena mereka tidak menduga kalau Bung Karno pagi itu tidak berada di Istana.

Itu sebabnya serta merta dipakai skenario yang ketiga, yakni menempatkan Soeharto dan Aidit dalam satu paket dalang gerakan. Tentu ini keputusan yang tepat karena kabar terbunuhnya sejumlah Jendral telah mengundang reaksi positif di kalangan tentara yang anti Soekarno dan anti PKI. “Semua bisa berjalan rapi karena ada kekuatan besar di belakangnya.”

Menurut Katy sejak meletusnya G30S/PKI telah terjadi pembantaian terhadap setidaknya 250.000 nyawa, yang diduga terlibat PKI atau simpatisannya. Hal ini juga dibenarkan oleh Ralph Mc Gehee yaitu seorang mantan angota CIA yang bertugas di Jakarta. Pemberontakan ini dilakukan oleh Soeharto yang dibantu oleh CIA

Akan tetapi, bagi Soeharto sendiri ia telah memperoleh kemenangan yaitu ia tampil sebagai pemenang dalam pertarungan yang memilukan itu dengan hancurnya PKI. Artinya dengan hancurnya PKI Soeharto dapat berjalan sendiri tanpa ada lagi pihak lain yang mencoba untuk menyaingi, dan akhirnya sampailah ia berkuasa di Indonesia selama 32 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Baskara, T, Wardaya. 2006. Bung Karno Menggugat ‘Marhaen, CIA, Pembantaian massal 65, Sehingga G 30 S’. Yogyakarta: Galang Press

Beise, Kerstin. 2004. Apakah Soeharto Terlibat G 30 S. Yogyakarta: Ombak

Djarot, Eros, dkk. 2006. Siapa Sebenarnya Soeharto ‘fakta dan kesaksian para pelaku sejarah G 30 S / PKI’. Jakarta: Media kita

Ejang, Odih, Sukadi. 1997. Sejarah (Nasional dan Umum) kelas III: Kurikulum 1994. Bandung: Ganeca Exact

Sutrisno, Slamet. 2006. Kontraversi Dan Rekonstruksi Sejarah. Media Pressindo

Syamdani. 2001. Kontraversi Sejarah Di Indonesia. Jakarta: Gramedia Widia Sarana

Kisah ’Pilu’ Freeport

Salah satu cerita yang paling menyedihkan adalah tentang gunung emas di Papua Barat. Gunung emas yang sekarang secara salah kaprah disebut sebagai Tembagapura, merupakan sebuah gunung dimana cadangan tembaga dan emas berada di atas tanahnya, tersebar dan siap dipungut dalam radius yang amat luas.

Salah Seorang Wartawan AS, Lisa Pease pernah menulis artikel yang berjudul “JFK, Indonesia, CIA, and Freeport”. Dalam artikelnya, Lisa Pease menulis jika dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di Indonesia sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959. Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur Pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di Perpusatakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya.

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pimpinan Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya di seluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada di sekujur Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survei dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah di sekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari.

Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi emas dan perak! Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama Gold Mountain, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dan dalam waktu tiga tahun sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur menekan kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut. Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.

Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah sepertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat. Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut.

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pimpinan Freeport jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil kebijakan yang bertolak-belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C. Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.

Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini. Augustus C Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya.

Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C. Long juga aktif di Presbysterian Hospital NY di mana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pimpinan Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial. Pease mendapakan data jika pada Maret 1965, Augustus C. Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelijen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.

Salah satu bukti adalah sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan jika kelompok Jenderal Suharto akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.

Awal November 1965, satu bulan setelah tragedi 1 Oktober 1965, Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan apakah Freeport sudah siap mengeksplorasi gunung emas di Irian Barat. Wilson jelas kaget. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport?

Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Mereka adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Orang yang terakhir ini berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport. Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.

Sebab itulah, ketika ketika UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didiktekan Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport. Inilah kali pertama kontrak perminyakan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah banyak merugikan Indonesia.

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport menggandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik “Jim Bob” Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun. Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A. Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setebal 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki depost terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar.

Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar pon dan emas sebesar 52,1 juta ons. Nilai jualnya 77 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan 45 tahun ke depan. Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia.

Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya Emaspura. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah. Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Grasberg-Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru di mana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan langsung mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika. “Perampokan legal” ini masih terjadi sampai sekarang.

Kisah Freeport merupakan salah satu dari banyak sekali kisah sedih tentang bagaimana kekayaan alam yang diberikan ALLAH SWT kepada bangsa Indonesia, oleh para penguasanya malah digadaikan bulat-bulat untuk dirampok imperialisme asing, demi memperkaya diri, keluarga, dan kelompoknya sendiri. Kenyataan memilukan ini masih berlangsung sampai sekarang.

Akan berbeda halnya jika kekayaan alam yang melimpah di negeri ini dikelola dengan baik oleh negara berdasarkan prinsip Syariat Islam bahwa Barang Tambang dan energi adalah Milik bersama yang dikelola semata-mata untuk kemakmuran rakyat, bukan diserahkan ke perusahaan swasta apalagi kepada asing. Hanya Pemerintahan Khilafah Islam yang mengemban ideologi Islamlah yang telah teruji mampu mengelola kekayaan alam dengan baik semata-mata demi kemakmuran rakyat.

-Berbagai Sumber-

Kontroversi E-KTP: Untungkan Intelijen AS & Ancam Kemananan Nasional?

Pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik sedang berlangsung. Sosialisasi proyek berbiaya Rp5,84 triliun itu terus digalakkan. Salah satu manfaat yang menjadi ‘jualan’ pemerintah adalah, e-KTP akan mampu berkontribusi bagi keamanan nasional, khususnya dalam menekan ruang gerak para teroris.

Terduga ‘teroris’ kerap ditemui dengan banyak identitas palsu. Dengan e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), identitas palsu diklaim akan segera dapat diketahui karena tertolak oleh sistem.

Keyakinan tersebut masih menjadi perdebatan, karena di era teknologi informasi yang semakin canggih, data keamanan nasional tingkat tinggi sekalipun rentan terhadap aktivitas para peretas dan pencuri data. Kasus bocornya ratusan ribu dokumen rahasia Amerika Serikat (AS) oleh Wikileaks bisa menjadi contoh.

Namun pemerintah tetap yakin. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sang pemilik proyek, mengklaim e-KTP ala Indonesia tidak akan dapat ditembus serta disalahgunakan. Keyakinan itu mereka wujudkan dengan melibatkan bantuan dari 15 lembaga seperti BIN, BPPT, ITB, dan Lembaga Sandi Negara.

Pertanyaannya kini, bagaimanakah jika penyalahgunaan data e-KTP dilakukan negara?

Satu hal yang mungkin belum menjadi concern publik dalam kaitan dengan e-KTP adalah keterlibatan L-1 Identity Solutions sebagai penyuplai perangkat perekam sidik jari atau AFIS (Automated Fingerprint Identification System) dalam proyek e-KTP di Indonesia.

Perhatian publik selama ini tertuju pada dugaan adanya kolusi dan korupsi dalam tender pengadaan e-KTP. Seperti pernah dilaporkan secara khusus oleh sebuah media nasional, pemenang tender sudah dirancang sedari awal. Sejumlah rapat, yang dihadiri pihak penawar (yang kemudian menjadi pemenang), sejumlah vendor (termasuk perwakilan L-1), dan pemilik tender (pemerintah) terjadi jauh sebelum pemenang tender diumumkan.

L-1 IDENTITY SOLUTIONS

TERLEPAS dari semua itu, ada baiknya kita mencermati keberadaan L-1 dalam proyek e-KTP (L-1 mengutus seorang Lead Solution Architect ke Indonesia selama pengadaan e-KTP), bukan dalam konteks kolusi proyek tapi keamanan nasional.

L-1 Identity Solutions Inc., perusahaan besar dengan nama besar, tapi kredibilitas meragukan. L-1, yang berbasis di Stamford, Connecticut, AS, adalah salah satu kontraktor pertahanan terbesar. Perusahaan, yang berdiri pada Agustus 2006 ini mengambil spesialisasi dalam bidang teknologi identifikasi biometrik (seperti sidik jari, retina, dan DNA). L-1 juga menyediakan jasa konsultan dalam bidang intelijen.

Pendapatan L-1 per tahun diperkirakan mencapai angka US$1 miliar pada 2011. Stanford Washington Research Group, dalam laporannya, menyebut L-1 sebagai pemimpin pasar internasional proyek identitas biometrik yang diperkirakan bernilai US$14 miliar selama periode 2006-2011.

L-1 menebar proyek hingga ke lebih daripada 25 negara. Di AS, L-1 digandeng Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dalam proyek visa, paspor, dan SIM. Sejumlah kalangan menyebut L-1 kian memonopoli bisnis identitas di AS, dan secara global, apalagi setelah mereka diakuisisi Safran Morpho, perusahaan keamanan multinasional asal Prancis, pada Juli 2011.

Jika melihat siapa di balik L-1, maka kita tak perlu heran melihat prestasi “bebas-hambatan” di atas. Manajemen puncak L-1, secara khusus, memiliki sejarah hubungan dekat dengan CIA, FBI, dan organisasi pertahanan AS lainnya. Mereka, pada umumnya, memiliki latar belakang dan rekam jejak yang seharusnya membuat kita tidak nyaman.

L-1 mencatat nama George Tenet, mantan Direktur CIA, dalam dewan direktur. Pada 2006, CEO L-1 Robert V LaPenta pernah berujar, “Anda tahu, kami tertarik dengan CIA, dan kami memiliki Tenet.” Tenet terkenal berkat kemahiran berdusta. Dia terungkap memberi informasi intelijen palsu kepada diplomat AS soal keberadaan senjata pemusnah massal di Irak, yang kemudian berujung pada invasi Irak 2003.

Ada nama lain, seperti Laksamana James M Loy sebagai direktur. Karir Loy merentang dari komandan US Cost Guard (1998-2002), wakil menteri untuk Keamanan Transportasi (2002-2003), dan wakil menteri keamanan dalam negeri (2003-2005).

Robert S Gelbard, salah satu anggota dewan direktur, pernah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden AS untuk Balkan pada masa pemerintahan Bill Clinton. Yang lebih menarik, mantan wakil menteri luar negeri 1993-1997 itu pernah bertugas di Indonesia sebagai duta besar pada 1999-2001.

Nama direktur lainnya adalah BG (Buddy) Beck, bekas anggota Dewan Sains Pertahanan (DBS), yang memberi rekomendasi perkara iptek kepada militer AS. Lalu, Milton E Cooper, mantan kepala Dewan Penasehat Sains Nasional, lembaga yang menginduk kepada militer. Dan Louis H Freeh, mantan direktur FBI (1993-2001).

Safran Morpho, pemilik baru L-1 juga tak terlalu ‘bersih’ dalam urusan figur kontroversial. Di sana duduk Michael Chertoff, mantan menteri Keamanan Dalam Negeri AS pada masa pemerintahan George W Bush, sebagai penasehat strategis. Chertoff adalah salah seorang perancang USA PATRIOT Act, undang-undang yang menumbuhsuburkan pengawasan dan penyadapan oleh FBI terhadap telepon, e-mail, dan data pribadi lainnya. Chertoff juga pendukung maniak pemindaian seluruh tubuh (full body scanning) (teknologi pemindai “full body” yang diterapkan AS mampu menunjukkan permukaan telanjang kulit di bawah pakaian, termasuk lekuk payudara dan kemaluan. Bahkan, versi terbaru dilaporkan bisa menghadirkan image “full color”).

Nama di atas tentu saja tak bisa secara langsung dihubungkan dengan potensi ancaman e-KTP terhadap keamanan nasional Indonesia. Namun, kedekatan mereka dengan intelijen dan militer negara Paman Sam sudah seharusnya menjadi perhatian.

…kedekatan mereka dengan intelijen dan militer negara Paman Sam sudah seharusnya menjadi perhatian…

Di AS sendiri, muncul gerakan publik “Stop Real ID”. Gerakan itu menolak proyek “Real ID” (semacam e-KTP). Demikian pula di India. Koalisi LSM pemerhati hak sipil membentuk gerakan yang menolak proyek Unique Identity Number (UID) yang disebut “Aadhaar”. Gerakan itu mereka sebut “Say No to Aadhaar”. Baik Real ID di AS maupun Aadhaar di India melibatkan L-1 Identity Solutions sebagai vendor dan konsultan.

POTENSI ANCAMAN

POTENSI ancaman e-KTP terhadap keamanan nasional, lebih jauh, bisa dilihat dengan memperhatikan indikasi berikut.

Pertama, adanya upaya untuk secara internasional berbagi data biometrik. Amerika Serikat, pada khususnya, adalah negara yang bersikeras untuk berbagi data biometrik dengan negara lain.

Dalam kesaksian di hadapan Subkomite Keamanan Dalam Negeri DPR AS pada 2009, Kathleen Kraninger (Deputi Asisten Menteri untuk Kebijakan) dan Robert A Mocny (Direktorat Perlindungan Nasional US-VISIT) menyatakan sebagai berikut:

…Amerika Serikat, pada khususnya, adalah negara yang bersikeras untuk berbagi data biometrik dengan negara lain…

“Untuk memastikan bahwa kita mampu menghancurkan jaringan teroris sebelum mereka sampai ke Amerika Serikat, kita harus berada di depan dalam mengendalikan standar biometrik internasional. Dengan mengembangkan sistem yang kompatibel, kita akan mampu berbagi informasi teroris internasional dengan aman demi memperkuat pertahanan kita.”

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh S Magnuson pada 2009 pada majalah “National Defense”, berjudul “Defense Department Under Pressure to Share Biometric Data”, pemerintah AS mengklaim telah memiliki kesepakatan bilateral dengan sekitar 25 negara untuk berbagi data biometrik.

“Setiap kali pemimpin negara lain mengunjungi Washington dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Luar Negeri akan memastikan bahwa mereka menandatangani kesepakatan (berbagi data biometrik) tersebut.”

Washington tampaknya tak hanya menempuh cara formal. Seperti pernah diungkap dalam kabel diplomatik AS—yang dibocorkan Wikileaks—Kementerian Luar Negeri AS menginstruksikan diplomat AS untuk secara rahasia mengumpulkan identifikasi biometrik para diplomat negara lain.

FBI tak ketinggalan. Seraya mengklaim ingin membuat “dunia lebih aman”, FBI mendesak inisiatif berbagi data biometrik di antara negara-negara.

Kedua, lemahnya undang-undang terkait pengamanan database kependudukan, terutama jika memperhatikan upaya berbagi data dengan negara lain.

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sangat minim mengatur isu perlindungan dan keamanan data. Isu berbagi data dengan negara lain sama sekali tak diatur. Bahkan, lebih jauh, UU tersebut ‘memberi’ celah bagi pemegang kekuasaan untuk “mengubah”, “meralat”, dan “menghapus” tanpa sepengetahuan sang pemilik data, warga negara itu sendiri. Ini rentan bagi upaya manipulasi data demi kepentingan tertentu.

…lagi-lagi, hak konstitusional warga negara untuk dilindungi privasinya terganggu…

Aturan turunannya lebih buruk lagi. PP 37/2007 membuka peluang bagi siapa pun, termasuk pihak swasta, untuk memperoleh dan menggunakan database kependudukan dengan syarat yang ringan: izin menteri. Di sini lagi-lagi, hak konstitusional warga negara untuk dilindungi privasinya terganggu. Tak ada satu klausul pun dalam peraturan itu yang mewajibkan adanya pengetahuan si pemilik data.

Tekanan negara Paman Sam terhadap Indonesia untuk berbagi data biometrik sangat mungkin terjadi. Apalagi mantra “perang melawan teroris” masih terlampau sakti bagi sebagian besar pejabat Indonesia yang tak punya nyali. Terlebih kata ‘berbagi’ kerap tak berlaku timbal balik, alias sepihak demi keuntungan negara yang lebih kuat.

Menjual privasi demi keamanan negara (aman dari teroris, katanya) mungkin bisa dianggap sikap patriotis seorang warga negara. Namun, seperti dikatakan salah seorang “founding father” AS, Benjamin Franklin:

“People willing to trade their freedom for temporary security deserve neither and will lose both” (orang ingin menjual kebebasannya dengan keamanan yang sementara justru tidak akan mendapatkan semua dan kehilangan keduanya).

Apakah kita mau kehilangan keduanya?

[Sumber]

Reformasi 1998 di Indonesia Didalangi dan Dibiayai Asing

Reformasi Mei 1998 menumbangkan Presiden Soeharto ternyata didalangi dan dibiayai pemerintah Amerika Serikat. Siapa tokoh yang menerima dollar itu selain Advokat terkemuka Adnan Buyung Nasution yang sudah disebut koran The New York Times?

Dosa apa yang telah kita perbuat sehingga Yang Maha Kuasa menjadikan bangsa ini seakan terkutuk? Coba lihat apa yang terjadi setiap hari: tawuran massal di mana-mana, terutama antara polisi atau aparat pemerintah dengan rakyat, atau kelompok rakyat dengan rakyat.

Korban Narkoba meluas, penyakit menular AIDS kian tak terkendali. Penyakit yang terutama ditularkan melalui hubungan seksual bebas itu kini sudah memakan korban sampai ke desa-desa. Dan kita seakan kehilangan akal untuk mengatasinya. Dulu kita pikir penyakit itu cuma berkecamuk di Thailand, negeri tetangga dengan pelacuran yang tersebar luas. Kini dalam soal pelacuran Indonesia lebih hebat dari Thailand. Wajar wabah AIDS pun berkecamuk.

Dan yang paling mengerikan adalah wabah korupsi. Pengamat Indonesia dari Northwestern University (Amerika Serikat), Jeffrey A. Winters menyebutkan bahwa demokrasi berjalan dengan amat maju di Indonesia. Indonesia adalah negeri paling demokratis di Asia Tenggara. Tapi menurut Winters kemajuan demokrasi itu tak disertai dengan tegaknya hukum. Akibatnya korupsi merajalela dan menyebarkan rasa ketidak-adilan yang meluas di kalangan rakyat.

Tiga belas tahun lalu, ketika tokoh Muhammadiyah Amin Rais atau pengacara Adnan Buyung Nasution meneriakkan jargon reformasi di bulan Mei 1998, menuntut turunnya Presiden Soeharto, yang mereka maki-maki adalah wabah korupsi yang meluas. Waktu itu sangat populer jargon KKN (Korupsi Kolusi dan Nespotisme).

Semua para tokoh reformasi berteriak-teriak sampai suaranya parau, bahwa mereka adalah orang yang paling anti-KKN alias korupsi, kolusi, dan nespotisme. Amin Rais, Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohammad, Faisal Basri, Hatta Rajasa, dan yang lain-lain menjadikan Presiden Soeharto sebagai simbol KKN dan mereka para pemimpin reformasi adalah tokoh anti-KKN.

Foto dari kiri ke kanan: Amin Rais, Adnan B.Nasution, Todung M. Lubis, G.Mohammad, Faisal Basri, Hatta Rajasa.

Maka Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden, 21 Mei 1998, tepat 13 tahun lampau. Indonesia pun memasuki era baru yaitu zaman reformasi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata korupsi-kolusi-dan nepotisme (KKN) yang jadi jargon reformasi 1998, sedikit pun tak berkurang, malah tambah merebak dan meluas ke daerah-daerah.

Tampaknya reformasi ini memang sudah salah sejak awal. Betapa tidak? Bukti-bukti menunjukkan reformasi 1998 itu bukan inisiatif dan upaya kita sendiri melainkan hasil dari campur tangan asing. Reformasi 1998 itu didalangi dan dibiayai pihak asing dengan 26 juta Dollar Amerika Serikat atau dengan kurs sekarang Rp 200 milyar lebih. Sebuah jumlah yang cukup besar.

Menurut The New York Times, koran terkemuka Amerika Serikat edisi 20 Mei 1998 yang ditulis wartawannya, Tim Weiner, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton bermain dua muka di Indonesia. Di satu pihak Clinton terus menyokong pemerintahan Presiden Soeharto. Tapi di pihak lain mereka diam-diam mendukung kelompok oposisi dengan harapan akan terjadi transisi menuju masyarakat demokratis di Indonesia.

Melalui badan bantuan resmi pemerintah Amerika Serikat, United State’s Agency for International Development (US-AID), pemerintah Amerika Serikat mencurahkan duit kepada kelompok-kelompok oposisi di Indonesia sejak 1995, yang jumlahnya mencapai 26 juta dollar.

Jumlah itu, menurut The New York Times, bagi pemerintah Amerika Serikat adalah kecil. Tapi ia merupakan jumlah yang penting untuk menghidupkan gerakan penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Sebagian dari uang 26 juta dollar itu, misalnya, merupakan sumber utama untuk mendukung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang dipimpin Adnan Buyung Nasution, tokoh utama dalam gerakan menegakkan demokrasi dan hak-hak sipil pada waktu itu.

Atau seperti ditegaskan Sharon Cromer, Deputi Direktur US-AID, Amerika Serikat membantu pembela hak-hak sipil untuk memonitor isu-isu hak asasi manusia (HAM), memobilisasi pendapat umum (opini publik), dan memonitor pelanggaran hukum dan korupsi (KKN). Untuk itu duit 26 juta dollar dibagi-bagikan kepada sekitar 30 LSM Indonesia.

Sampai sekarang, misalnya, isu bantuan US-AID sebesar 26 juta dollar kepada para tokoh LSM di Indonesia lebih banyak dipergunjingkan dengan bisik-bisik. Siapa saja para tokoh LSM atau kelompok oposisi yang menerima dollar itu dan berapa jumlahnya tak pernah jelas.

Dan satu lagi, bantuan itu tak pernah dilaporkan kepada pemerintah. Padahal sesuai undang-undang, mestinya semua bantuan luar negeri kepada pihak swasta di Indonesia harus dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Bila tak dilaporkan, itu merupakan pelanggaran hukum.

Jadi sebetulnya bila hendak diusut dengan serius siapa saja para tokoh kita yang mendapat dollar dari Amerika Serikat untuk menjatuhkan Presiden Soeharto, bukan persoalan yang terlalu sulit. Soalnya sudah terbuka melalui pemberitaan koran The New York Times itu.

Kabarnya kasus ini menjadi masalah dan muncul ke permukaan karena gerakan yang dilakukan Freeport Mc-Moran Copper and Gold of New Orleans, perusahaan tambang emas dan perak milik Amerika Serikat di Papua. Perusahaan ini merasa terus-menerus ‘’dihantam’’ LSM dari Indonesia Walhi. Serangan terutama ditujukan terhadap masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan modal asing terbesar di Indonesia ini dalam pembuangan limbah tambang.

Sebagai perusahaan pembayar pajak di Amerika Serikat, Freeport merasa Walhi yang juga dapat bantuan dari US-AID (dananya berasal dari pajak rakyat Amerika Serikat) tak layak untuk berusaha menutup PT Freeport. Karena itu mereka meributkannya di Amerika Serikat. ‘’Walhi mau menutup perusahaan kami. Itu rencana mereka yang sangat jelas,’’ kata Garland Rubinette, juru bicara perusahaan itu seperti ditulis The New York Times waktu itu. Dari ribut-ribut itulah kisah bantuan US-AID 26 juta dollar itu merebak keluar dan kemudian menjadi berita The New York Times dan media lainnya.

Sekarang, setelah 13 tahun, sudah cukup jauh jaraknya peristiwa itu dengan kita sehingga mestinya sudah tiba saatnya bagi kita untuk mencoba obyektif terhadap peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Yaitu peristiwa terbunuhnya 4 mahasiswa Trisakti di kampusnya oleh peluru yang ditembakkan sejumlah polisi pada 12 Mei 1998, dan reaksi yang mengikutinya, yaitu gerakan demostrasi massa menuntut mundurnya Presiden Soeharto, yang kemudian berkembang menjadi gerakan huru-hara dan kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998.

Apa yang terjadi pada waktu itu semua harus dibuat jelas dan dia akan menjadi fakta sejarah yang akan menjadi pelajaran bagi anak dan cucu kita. Oleh karena itulah betapa pentingnya membuat jelas dana 26 juta dollar yang diambur-amburkan US-AID untuk 30 LSM di negeri ini guna menjatuhkan Presiden Soeharto.

Kita harus memperjelas dari mana sebenarnya datang ide tentang reformasi 1998? Kalau ternyata ide itu berasal dari para aparat US-AID, apalagi dari agen CIA, tentu itu merupakan catatan kelam bagi sejarah kita. Juga perlu diperjelas: siapa saja tokoh 30 LSM yang menerima dollar dari US-AID? Kenapa duit 26 juta dollar ini tak pernah diungkap secara transparan? Apakah karena telah terjadi korupsi?

Berbagai survei menunjukkan memang korupsi begitu meluas di negeri ini. Setiap hari kita membaca koran atau memirsa televisi selalu muncul perkara korupsi baru. Para menteri, gubernur, bupati, anggota DPRD, DPR, atau para pejabat lainnya, sudah tak sedikit yang menghuni penjara Cipinang atau penjara lain di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi tak henti-hentinya menjebak para koruptor dan penerima suap, tapi suap dan korupsi tak pernah berkurang. Kita seakan sudah panik, tak tahu apa lagi yang dilakukan untuk melawan korupsi.

Belakangan KPK menangkap basah Wafid Muharam, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, bersama Mindo Rosalina Manulang, Direktur Marketing PT Anak Negeri, dan Mohamad El Idris, Manajer PT Duta Graha Indah (DGI).

Perusahaan yang disebut belakangan adalah pemenang tender pengerjaan Wisma Atlet di Palembang yang dipersiapkan untuk SEA Games akhir tahun ini. Perusahaan ini juga disebut sebagai calon kuat untuk mengerjakan pembangunan gedung baru DPR-RI yang ditantang rakyat itu.

Ketika ketiganya ditangkap basah di kantor Wafid Muharam, kompleks kantor Menteri Pemuda dan Olahraga, ditemukan cek senilai Rp 3,2 milyar beserta duit kontan dalam berbagai mata uang asing dan rupiah. Yang memalukan ada duit yang ditemukan di keranjang sampah. Rupanya uang itu sempat dibuang ketika tahu petugas KPK datang untuk menggeranyangi kantor Muharam.

Tapi yang paling parah bukan itu. Pertama, kasus ini bisa merebak sampai ke Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Adalah kurang masuk akal, Wafid Muharram selaku Sekretaris Menteri punya wewenang menentukan sehingga dia harus disogok duit milyaran rupiah. Selain itu, keterlibatan  Mindo, wanita muda asal Batak itu, adalah sebagai penghubung antara perusahaan tadi dengan aparat pemerintah.

Nama Mindo kemudian terhubung kepada Nazaruddin yang tak lain adalah Bendahara DPP Partai Demokrat, partai penguasa yang dipimpin Presiden SBY. Selain itu terhubung pula dengan anggota DPR Angelina Sondakh yang juga salah satu Bendahara Partai Demokrat. Dengan terkaitnya nama Menteri Andi Mallarangeng yang juga tokoh partai itu, boleh dikata inilah pertama kali sebuah kasus korupsi melibatkan langsung begitu banyak tokoh partai yang sedang berkuasa.

Dengan peristiwa ini – dan banyak peristiwa korupsi lainnya – tekad Presiden SBY untuk memberantas korupsi hanya tinggal slogan kosong. Apalagi sebelumnya Presidenn SBY sendiri dituduh dua koran Australia, The Age dan The Sydney Morning Herald terlibat korupsi, antara lain karena hubungannya dengan pengusaha Tomy Winata.

Sumber berita kedua koran itu tak main-main: laporan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang bocor kepada situs pembobol Wikileaks. Jadi mungkin benar bahwa negara ini sekarang memang sedang menerima azab yang besar.

[Sumber]

Benarkah KPK Telah Menjadi Agen Zionis?

Oleh Junaid Ibrahim, Lc

Jubir KPK: Johan Budi

Menarik untuk dicermati berita web merdeka.com tanggal 13 Mei 2013 mengenai pernyataan jubir KPK Johan Budi, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengeluarkan bantahan dalam kemelut penyidikan kasus suap pengurusan kuota impor daging, yang menyeret Partai Keadilan Sejahtera. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, KPK tidak memiliki agenda politis dalam mengusut perkara itu.

“Ada yang kaitkan kami sebagai alat penguasa, ada yang bilang agen zionis. Pimpinan KPK itu muslim semua, ada yang puasa Nabi Daud. Pak Abraham itu selalu puasa Senin-Kamis,” kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/5).

Johan membantah pemeriksaan terhadap Presiden PKS, Anis Matta, hari ini tidak bermaksud politis. Menurut dia, pemeriksaan hari ini lantaran penyidik memerlukan beberapa informasi dari Anis. Walaupun johan Budi tahu bahwa untuk mendapatkan informasi tambahan bisa saja ia memanggil Ibas atau SBY dalam penyelidikan kasus Hambalang namun mengapa KPK tidak melakukannya. Mungkin ini yang dipertanyakan oleh publik mengenai sikap KPK yang tebang pilih.

KPK Tebang Pilih

Web merdeka.com juga mengungkapkan bahwa politikus PKS Hidayat Nurwahid melempar isu ada konspirasi zionis di balik penangkapan KPK. Hidayat menambahkan, adanya dugaan konspirasi zionis di balik kasus ini bukan semata-mata muncul begitu saja. Dia membeberkan, indikasi ini diperkuat dengan kehadiran Duta Besar Amerika Scot Marciel sebelum terjadi penangkapan oleh KPK.

Hidayat menduga, hal ini dilakukan Amerika Serikat (AS) karena peran PKS yang besar dalam membantu dan mengkampanyekan kemerdekaan Palestina, sehingga diyakini menimbulkan kebencian kaum zionis internasional. “Mungkin juga ada konspirasi kelompok zionis yang ingin menjatuhkan PKS,” tandasnya.

Bukan hanya Hidayat saja, Tudingan adanya pilih kasih dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti terbukti benar. Paling tidak itulah yang disangkakan Partai Amanat Nasional (PAN). Menurut anggota DPR RI dari Fraksi FPAN Teguh Juwarno menilai, KPK memberikan perlakuan berbeda terhadap tersangka kasus dugaan korupsi.

“Perlakuan berbeda terlihat dari sikap KPK terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi, Wa Ode Nurhayati dan Angelina Sondakh,” kata Teguh Juwarno usai diskusi ‘Dialog Pilar Negara: Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN’ di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (7/5). Lihat republika.co.id tanggal 07 Mei 2012.

Wa Ode Nurhayati adalah anggota DPR RI dari Fraksi PAN yang menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID). Sedangkan, Angelina Sondakh adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat yang menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang.

Teguh mencontohkan, perlakuan tidak adil KPK terhadap kedua tersangka tersebut, Angelina Sondakh ditawari hukuman lebih ringan jika bersedia menjadi ‘justice collaborator‘, sedangkan Wa Ode Nurhayati tidak. “Padahal, Wa Ode kooperatif terhadap penyidik dan memiliki banyak informasi dan data untuk mengungkap kasus dugaan korupsi DPID yang lebih besar,” katanya.

Selain itu, kata dia, Wa Ode dikenakan pasal pada UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), padahal dari bukti yang ada tidak cukup kuat. Sementara itu, KPK tidak mengenakan pasal pada UU tentang TPPU terhadap Angelina Sondakh, meskipun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATIK) pernah mengusulkan agar mengenakan pasal pada UU tentang TPPU.

“Saya melihat KPK tidak menerapkan penegakan hukum yang adil terhadap tersangka kasus dugaan korupsi, antara Wa Ode Nurhayati dan Angelina Sondakh,” katanya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan, sejak sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Wa Ode sudah bersuara lantang siap membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan korupsi DPID. Menurut dia, seharusnya Wa Ode yang lebih pantas ditawari menjadi ‘justice collaborator‘.

Untuk kasus dugaan korupsi pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games dan proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, menurut dia, yang lebih pantas ditawari menjadi “justice collaborator” seharusnya Muhammad Nazaruddin.

Ada juga yang membantah “Ada orang yang bilang KPK tebang pilih kasus. Itu salah. KPK selama ini tebang matang kasus korupsi,” ujar Taufik Basari, pengacara di kantor Iluni UI Salemba, Jakarta. Menurut Taufik yang kerap disapa Tobas tersebut, KPK selama ini bergerak meningkatkan status penyidikan berdasarkan pendalaman barang bukti. Kalau barang bukti telah dirasa cukup, lanjutnya, maka kasus korupsi tersebut akan dinaikkan statusnya. lihat http://www.waspada.co.id, 14 August 2012.

“KPK sebagai lembaga hukum harus berpegang teguh pada barang bukti untuk menjerat pelaku korupsi. Oleh karena itu kita harus sabar karena KPK memang tidak dibenarkan bertindak sembrono dalam menangani kasus korupsi,” tambahnya. Namun pernyataan Taufik tidak mampu menepis dugaan publik mengenai sikap KPK yang tebang pilih karena banyak bukti yang tidak terbantahkan secara fakta ilmiah.

Busyro mengakui adanya sikap KPK yang tebang pilih, namun jawabannya diplesetin “Koruptor besar dan kecil kami lakukan tebang pilih. Kalau kita tidak menemukan minimal dua alat bukti, ya tidak akan kita proses,” ujarnya.

Namun ketika ditanya mengapa KPK lebih cepat menangkap tersangka kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin dibanding dengan tersangka cek pelawat Nunun Nurbaeti, Busyro mengatakan hal itu merupakan kewenangan Interpol. “Tanya Interpol, karena saya bukan anggota Interpol. Kalau kami sih jalan terus,” pungkasnya. lihathttp://www.tribunnews.com 29 September 2011.

Sikap KPK yang tebang pilih membuat Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Aziz Syamsudin dan anggota Fraksi PDI-P Gayus Lumbuun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan tebang pilih dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan beberapa politisi.

“Saya lihat KPK saat ini masih melakukan praktek pilih tebang. Yakni dipilih-pilih dulu sesuai keinginan, terus baru ditebangi. Segera hentikan, KPK jangan tebang pilih,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Aziz Syamsudin di Jakarta, lihathttp://www.majalahbuser.com 20 Pebruari 2011.

Menurut Aziz, jika KPK ingin menegakkan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, maka harus berdasarkan skala prioritas yang dianggap paling merugikan negara. “Kan masih ada kasus Century, Damkar. Semua kasus itu, lebih merugikan negara, karena diduga ada uang negara yang hilang,” “Ini aneh, yang disuap ditangkapi, tetapi yang menyuap malah belum diungkap katanya.

KPK ditekan oleh Zionis?

Yang lebih menariknya KPK melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Washington DC, Amerika Serikat sejak 30 April 2013, terkait kasus mega-skandal korupsi bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun. Publik mempertanyakan apakah ada tekanan dari zionis agar Sri Mulyani di Amerika Serikat bukan di Indonesia. Karena Sri Mulyani bekerja pada World Bank, yaitu Bank Zionis Internasional. Atau jangan-jangan bailout Bank Century mau di peti-eskan karena publik menduga jika Bank Century di usut maka akan terbongkar kedok BI, dimana pemilik BI dan saham Zionis Belanda?. Ini harus di jawab oleh KPK.

Banyak masyarakat menduga bahwa lembaga KPK sekarang telah dimanfaatkan oleh “Zionis” untuk membidik sasaran tangkap “para penentang Zionis”. Maka tidak heran jika KPK memilih-milih tangkapannya. Walaupun sudah ada dua barang bukti saksi dan bukti dokumen masih belum di tangkap. Kalau tidak mengapa Ibas anak SBY belum ditangkap atau minimal dipanggil sebagai saksi? Padahal beredar copy dokumen yang berisi aliran dana dari perusahaan Nazaruddin kepada Ibas. Dokumen ini diduga milik Direktur Keuangan PT. Anugerah Nusantara, Yulianis. PT Anugerah Nusantara adalah perusahaan milik Nazaruddin.

Namun KPK sekali lagi pura-pura tidak cukup bukti, padahal Iwan mengaku sudah membeberkan semuanya kepada KPK saat dirinya dipanggil menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi Hambalang. ”Pernah dua kali (dipanggil KPK), pertama soal kongres, kedua soal mobil (Harrier). Saya sudah jelaskan di KPK, sudah ditulis semua sama KPK, banyak ditanya soal anggota DPR kenal si ini enggak, si itu enggak?” ungkap dia. (lihat: Realita Data dan Fakta Dugaan Korupsi)

Lalu mengapa Anas dijadikan tersangka oleh KPK, lagi-lagi publik menduga penyidik KPK bermain mata dengan “Zionis”. Publik melihat Anas termasuk muslim yang baik yang selalu mengadakan pengajian Islam di kediamannya. Kiprahnya mewarnai partai Demokrat dengan warna Islami membuat “Zionis” gerah dan khawatir Indonesia di Islamisasi secara perlahan dan pasti.

Berbeda dengan Sri Mulyani dan Budiono yang terkenal dengan konsep Neolib, kedua anak bangsa ini sangat dekat dengan Bank Zionis. Maka publik patut menduga bahwa “Zionis” mampu menekan penyidik KPK agar mempeti-eskan atau melambatkan, atau membuat pemeriksaan terhadap keduanya namun mereka dicarikan bukti agar keduanya bebas demi hukum.

Publik menduga penyidik KPK sedang menyiapkan skenario yang mulus agar masyarakat tidak menyalahkan KPK jika Sri Mulyani dan Budiono bebas dikemudian hari. Penyiapan skenario ini memerlukan banyak waktu sehingga kasus bailout Bank Century terkesan sangat lamban dan jalan di tempat.

Walaupun di banyak tempat penasehat KPK membantah ada hubungan KPK dengan Zionis, namun publik masih kuat menduga ada hal tersebut, selama orang-orang yang dekat dengan “Zionis”  belum di tangkap dan masih berkeliaran bebas. Selama itulah sangkaan masyarakat banyak belum terjawab. sebab mana mungkin “Zionis” menangkap kawan sendiri, kecuali kawan tersebut telah sadar dan menentang agenda global “Zionis”.

[Sumber]